Abstractive Sense


Manusia adalah pembuat jaring bagi dirinya sendiri.
Kalimat ini mungkin tidak dapat diartikan secara langsung. Jaring yang dimaksudkan bukanlah jaring dalam arti konkret, apalagi jaringnya Spiderman. Jaring ini adalah norma dan nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dibangun oleh manusia. Semakin manusia membuat aturan, maka semakin pula manusia terperangkap ke dalam jaring yang telah dibuatnya sendiri. Singkatnya, pembuat aturan juga terikat dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Aturan sendiri pada awalnya dibuat dengan tujuan menghindari kaum barbar yang untuk memperoleh kekuasaan hanya dengan kekuatan dan kekerasan.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN PLATO

Bermula dari ketidakberhasilan Plato menyadarkan seorang penguasa yang tidak adil dan pemerintahan tirani, ia menulis kitab yang mengajak untuk melihat kenyataan. Salah satu dari kitab tersebut adalah kitab Hukum (Nomoi), yang menempatkan penguasa sebagai pengemban dan penjaga hukum itu sendiri. Hukum dilihatnya selain untuk menangani segala segi hidup, juga untuk mendidik masyarakat akan kesadaran bersama. Oleh karena itu, ia menolak penguasa yang absolut dan penguasa juga harus mematuhi hukum yang dibuat serta mempertimbangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Dapat disimpulkan bahwa Plato selain mewajibkan rakyat untuk sadar hukum, juga mewajibkan para penguasa untuk mematuhi jaring yang dibuatnya.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN ARISTOTELES

Manusia memang diberi kepandaian, hal ini menurut Aristoteles hendaknya digunakan untuk membahas berbagai permasalahan hidup yang dialami. Hasil pembahasan inilah yang disebut hukum. Ia menyebutkan fungsi negara antara lain fungsi pembahasan, administratif, dan pengadilan harus diikuti warga negara. Masalah yang menyangkut seseorang harus dibicarakan juga oleh orang itu.
Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus berada di atas segalanya. Sama seperti pemikiran Plato, penguasa pun harus tunduk dan patuh dengan hukum. Penguasa adalah warga negara yang terpilih, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, hukum menempatkan seluruh warga negara beserta penguasanya pada jaring-jaring.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN NICCOLO MACHIAVELLI

Buku Machiavelli yang berjudul Il Principe atau The Prince berisi tentang dibutuhkannya penguasa (prince) yang menggunakan kekerasan dalam memimpin negara. Penguasa itu selain dapat menjadi “singa” dengan kekuatan dan tangan besinya, di lain waktu dapat menjadi “kancil” dengan kecerdikannya dan dapat mengelabui rakyatnya. Karena menurutnya, negaranya, Itali, yang saat itu berisi rakyat-rakyat korup hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang tersebut di atas. Apalagi, negaranya dengan keadaan seperti itu menjadi rawan akan kekuasaan luar.
Tujuan dari Machiavelli itu sebenarnya untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan kebebasan. Menurutnya semua itu hanya dapat dicapai dengan cara hukum, sebagai cara pertama dan kekerasan sebagai cara terakhir yang biasanya untuk para rakyat korup itu. Ia mengakui bahwa cara kekerasan sebenarnya hanya untuk hewan.
Pemikiran Machiavelli ini juga berarti hukum harus dijunjung tinggi. Namun, karena negara penuh rakyat korup, kekerasan menjadi solusi. Buktinya ia mencontohkan pada negara republik yang menurutnya rakyatnya tidak korup tidak diperlukan kekerasan seperti di negaranya.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU

Menanggapi kekacauan yang ditimbulkan nafsu manusia dalam merebutkan kekuasaan, kontrak sosial adalah solusi Hobbes. Manusia melakukan perjanjian dengan memilih penguasa di antara mereka dan menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada sang penguasa. Namun, sang penguasa yang tidak mengikatkan diri pada perjanjian menyebabkan sang penguasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang absolut. Walaupun sang penguasa memiliki kekuasan absolut, menurut Hobbes seseorang dapat menentang jika sudah menyakiti secara jasmaniah. Di sini, rakyat yang berjanji dan tentunya membuat jaring bernama “kontrak sosial” dituntut untuk mematuhi jaring yang mereka buat sendiri. Namun, penguasa di sini tidak terikat oleh jaring itu. Namun, dimungkinkan jika penguasa terus menerus melalaikan jaring itu, rakyat akan memberi “hukuman” kepada penguasa, semisal pemberontakan.
Pemikiran Locke hampir seperti Hobbes yang terdapat kekacauan pada awalnya dan dapat diselesaikan dengan kontrak sosial. Tiap orang menyerahkan kekuasaanya kepada masyarakat dan untuk melanjutkan kontrak sosial itu dibuatlah hukum untuk menindak pelanggaran. Locke, yang menolak penguasa yang absolut, menyusun pemisahan kekuasaan (separation of powers). Kekuasaan itu terdiri dari badan legislatif yang membuat hukum, badan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan federatif yang menyangkut dalam pembuatan perjanjian dan persekutuan. Di sini kekuasaan tertinggi masih di tangan rakyat, penguasa hanya sebagai lanjutan dari rakyat. Dikarenakan sudah terdapat hukum dan penguasa tergantung rakyat, maka semuanya harus tunduk pada hukum atau jaring yang telah disepakati bersama.
Pemikiran J.J Rousseau juga memiliki persamaan dengan Hobbes dan Locke menyangkut kontrak sosial. Namun, versi Locke yang paling kentara. Dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang lebih tergantung oleh rakyat, maka kekuatan rakyat sangat kuat. Oleh karena itu, hukum atau jaring harus dipatuhi penguasa, selain rakyat sendiri.

Jika mempelajari tentang jaring yang dimaksudkan di atas, maka pembelajaran juga akan membawa kepada The Discourse Paradigm (Pendekatan tentang paradigma). Terdapat 3 model paradigma dalam mencirikhaskan dan mengamati ilmu sosial, antara lain:

Melihat ilmu sosial dari institusi-institusi masyarakat

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang norma dan nilai pada masyarakat. Norma dan nilai yang dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh suatu masyarakat. Norma dan nilai yang tertulis ini dimaksudkan hukum atau undang-undang yang secara resmi dibuat oleh institusi yang berhak dan bagi pelanggarnya akan mendapat hukuman yang ditetapkan melalui proses persidangan. Sedangkan norma yang tidak tertulis dimaksudkan norma dan nilai yang dianut dan dipercayai masyarakat dengan hukuman bagi pelanggar berupa sanksi sosial. Contoh dari paradigma ini antara lain:

KUA adalah jaring-jaring masyarakat, dikarenakan jika pria dan wanita tidak dapat menunjukkan kartu nikah tidur bersama di sebuah kamar hotel, maka mereka akan diamankan. Jaring ini berlaku untuk semuanya, termasuk pegawai KUA sendiri jika nekat melanggar.
Kepolisian mewajibkan para pengendara sepeda motor dilengkapi dua spion. Jika seorang pengendara tidak mematuhi, apalagi ketika pemeriksaan, maka STNK-nya akan disita dan ia harus berurusan dengan pengadilan. Peraturan ini juga secara tidak langsung mewajibkan para polisi untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dengan mematuhinya. Jika seorang polisi tidak mematuhi, maka ia juga harus ditindak, namun hal ini hanya terjadi jika tidak ada unsur KKN.

Melihat ilmu sosial dari perilaku sosial

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dapat mempengaruhi jaring-jaring yang ada. Ada kalanya perilaku masyarakat menyebabkan mulai terlepasnya jaring-jaring itu. Namun, jaring-jaring itu masih ada walau berkurang. Contoh dari paradigma ini antara lain:

Di masyarakat Eropa, perilaku masyarakatnya yang menjunjung tinggi kebebasan dalam segala hal. Dalam hal nikah, tidak ada pencatatan pernikahan, jadi cenderung seks bebas. Namun, masalah anak dicatat, dan ada pilihan bagi sang ibu jika memiliki anak (entah siapa ayahnya) yaitu memilih mencantumkan nama ayahnya atau tidak. Sebagai single parent bukanlah akhir dari hidup bagi ibu itu, karena negara menjamin semua warganya.

Melihat ilmu sosial dari SITUASI sosial

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang interaksi antar individu dan instansi-instansinya. Ada atau tidaknya interaksi antar individu mempengaruhi jaring-jaring yang ada. Jika tidak ada interaksi sama sekali maka jaring hilang sama sekali. Contoh dari paradigma ini antara lain:

Jika seseorang berada di kamarnya sendiri dan di sana tidak ada orang sama sekali, serta jauh dari keramaian, maka di sana ia “boleh” bertindak sesuka hati. Tindakan semisal minum alkohol, merokok, nonton film biru, gulung-gulung, atau telanjang sekalipun tidak ada yang melarang. Namun, jika di luar kamar itu ia melakukan hal yang sama, sanksi hukum maupun sosial akan menunggunya.

Daftar Pustaka

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Rousseau, Jean-Jacques. 1762. The Social Contract and The Discourses. Terjemahan oleh G. D. H. Cole. 1993. London: David Campbell Publishers Ltd.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Noer, Deliar. 1982. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Jakarta: C.V. Rajawali.
Henslin, James M.. 2006. Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. Terjemahan oleh Kamanto Sunarto. 2007. Jakarta: Erlangga.
Rauf, Maswadi. 2000. Konsensus Politik : Sebuah Penjagaan Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
Chilcote, Ronald H.. 2003. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Boliver, Vikki. 2007. “Sociology of Industrial Society”. (online) http://weblearn.ox.ac.uk/site/users (diakses tanggal 10 Juni 2009).

Leave a Reply