Abstractive Sense


Kisah ini sebenarnya isi khotbah yang entah kebetulan saya dengarkan dan resapi untuk kemudian saya tulis di blog ini. Sholat Tarawih (di bulan Ramadhan tentunya) di sebuah masjid di Karanganyar, pada hari Minggu, 13 September 2009. Ada suatu cerita tentang seorang pemuda yang patut ditiru para pemuda zaman sekarang.

Di daerah Gaza, seorang pemuda yang bernama Idris menemukan sebuah apel mengambang di sungai. Karena tertarik, ia mengambilnya dan memakan sebagian. Seketika ia teringat bahwa apel itu bukan haknya dan hal ini bisa menjadikan ibadahnya tidak diterima. Lantas, ia berpikiran untuk segera mencari tahu pemiliknya untuk mengikhlaskan apel yang telah ia makan, walaupun hanya sebagian.
....

Ia berjalan menyusuri sungai dari hilir menuju hulu mencari pohon apel yang kemungkinan menjadi asal dari apel tadi. Setelah lama mencari, Idris sampai di sebuah rumah dengan pekarangan yang luas. Idris merasa yakin telah menemukan apa yang ia cari ketika melihat di sekitar situ terdapat pohon apel yang mengarah ke sungai.

Tanpa berlama-lama, Idris mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Setelah salamnya dibalas bapak penghuni rumah, Idris dipersilakkan masuk. Ditanya maksud kedatangannya oleh bapak itu, Idris menceritakan bahwa ia telah memakan apel yang diperkirakan milik bapak itu. Karena merasa itu bukan haknya, maka ia takut jika ibadahnya tidak diterima, dan memohon kepada bapak itu untuk mengikhlaskan apel tadi.

Mendengar permohonan itu, bapak itu kaget dan langsung bersimpati dengan Idris. Dianggap pemuda yang baik budi, bapak itu memberi syarat yang harus dipenuhi Idris, yaitu menikahi putrinya. Pemuda itu tidak percaya apa yang didengarnya dan langsung menerimanya. Namun, menurut bapak itu, putrinya buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Hal ini sempat membuat Idris bimbang, namun dikarenakan syarat, maka ia wajib menerimanya.

Bapak itu lantas menyuruh Idris menengok calon istrinya di kamar, namun Idris tidak menemukan wanita dengan ciri yang disebut tadi. Ia kembali ke ruang bapak itu, dan disuruh mencari lagi di kamar. Berkali-kali mencari, Idris tidak menemukan calon istrinya, bapak itu menunjukkannya.

Ternyata, calon istri Idris adalah wanita yang sangat cantik dan sholehah. Wanita itu buta dari melihat hal-hal maksiat, bisu dari berkata kotor dan hanya berkata yang benar, tuli dari mendengar gunjingan, dan lumpuh untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Singkat cerita, Idris sangat bahagia dengan istrinya dan keluarganya.

Idris memiliki keturunan yang sangat berpengaruh di dunia. Putra dari Idris itu merupakan tokoh Islam yang besar. Tidak lain, nama putra Idris itu Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-syafi'i.

Pelajaran yang diambil dari cerita di atas yaitu makananlah hanya yang halal, termasuk cara mendapatkannya. Makanan yang dimakan, entah halal atau haram, dapat berpengaruh pada generasi penerus. Pemuda zaman sekarang perlu meniru kejujuran Idris agar Indonesia menjadi negara yang bersih. Jika semua pejabat seperti Idris, maka tugas KPK tidak begitu berat, atau malahan tidak perlu adanya, dan negara menjadi makmur. Semoga bermanfaat.
Read More …

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dilahirkan di Jenewa dalam keindahan pegunungan Alpen, dia dikenal termasuk pada golongan romantik, yaitu kecenderungan mendahulukan emosi daripada pemikiran atau kegunaan. Golongan ini dengan slogannya kembali ke alam, lebih menyukai suasana desa yang asri dan indah daripada suasana kota yang bising dan menjemukkan.

.....

Ibunya meninggal saat ia bayi dan ia diasuh oleh saudara ibunya dan ayahnya yang miskin. Masa kecilnya tidak begitu indah ketika meninggalkan sekolah pada umur 12 dan pada gilirannya meninggalkan Jenewa pada umur 16. Hidup Rousseau memang sangat aneh, juga ia memiliki kepribadian yang aneh pula. Ia adalah orang yang penuh perasaan, semangat, dan sangat blak-blakan tentang dirinya. Apa yang dilihat orang lain, walaupun sejelek apapun, adalah pribadi sebenarnya darinya. Sifat ini dapat diamati dari bukunya yang berjudul Le Confessions (Pengakuan).

Kontrak Sosial Rousseau

Rousseau dengan romantik-nya dalam mengamati pendirian negara dan masyarakat juga dapat kita lihat pada bukunya Du Contrat Social (Perjanjian Sosial). Tulisan ini menggambarkan semangat kembali ke alam pedesaan yang asri, dengan meninggalkan perkotaan, perdagangan, industri, uang, dan kemewahan. Namun, Rousseau tidak asal menolak kota, ia setuju arti kota pada Yunani Kuno.

Dalam bukunya, Rousseau berpendapat bahwa dalam mendirikan negara dan masyarakat kontrak sosial sangat dibutuhkan. Namun, Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa paksaan. Negara yang disokong oleh kemauan bersama akan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri seperti yang mencekamnya dalam keadaan alami. Manusia akan sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama. Kemauan bersama yang berkwalitas dapat mengalahkan kepentingan diri, seperti yang menjadi pokok permasalahan pemikiran Hobbes.

Konsep pertama Rousseau tentang negara adalah hukum (law). Rousseau menyebut setiap negara yang diperintah oleh hukum dengan Republik, entah bagaimanapun bentuk administrasinya. Selanjutnya, badan legislatif (the legislator) yang “maha tahu” membuat dasar aturan/ hukum namun sama sekali tidak memiliki kekuasaan memerintah orang. Menurutnya, kekuasaan legislatif harus di tangan rakyat sedang eksekutif harus berdasar pada kemauan bersama. Rakyat seluruhnya, dianggap sejajar dengan penguasa manapun, mengadakan sidang secara periodik dan ini meminggirkan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang seperti ini sulit terjadi pada kota yang sangat besar.

Rousseau tidak membenarkan adanya persekutuan, termasuk partai yang menurutnya hanya berujung pada penyelewengan. Selain itu, menurutnya, negara jangan terlalu besar dan terlalu kecil dengan masalahnya masing-masing, disarankan sebesar polis.

Kebaikan Teori Rousseau antara lain sebagai landasan demokrasi modern dan menonjolkan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, Rousseau mengubah sistem politik penuh kekerasan menjadi musyawarah. Teori dan perjanjian ini juga akan menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Teori Kontrak Sosial-nya menganut aliran pactum unionis, yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Ia menghendaki bentuk negara di mana kekuasaanya di tangan rakyat, atau Demokrasi Mutlak.

Kelemahannya teori ini antara lain tidak berdasar historis dan setiap orang mau tidak mau terikat kontrak sosial, bukan sukarela. Namun, Rousseau seakan tidak konsekuen, dikarenakan ia mementingkan pungutan suara, padahal bersumber dari kwantitas. Selain itu, Rousseau tidak menjelaskan jika ada kemauan bersama yang telah disepakati namun ada beberapa orang yang merasa berbeda pendapat maka orang itu tidak dapat dikatakan dipimpin atas kemauan bersama. Pemikiran Rousseau tentang negara, di mana konsep negara sangat abstrak, juga dapat mempengaruhi terwujudnya pemerintahan yang totaliter, diktator.

Pemikiran Rousseau tentang agama sangat aneh, hal ini juga dilihat perubahan agamanya dari Calvinisme menjadi Katholik dan kembali Calvinisme. Ia dengan tegas menolak adanya agama Protestan di negaranya. Hal itu dikarenakan Protestan mementingkan isolasi diri dan berpotensi memecah-belah negara. Agama baginya adalah sebagai penguat negara, bukan sebaliknya. Rousseau lebih membenarkan negara seperti Nabi Muhammad dan khalifah-khalifahnya yang memiliki perpaduan antara rohaniah dan duniawiah.

Walaupun Rousseau sangat terkenal di Perancis, namun di Inggris tidak sama sekali. Pemikiran Locke tentang keterwakilan dilanjutkan oleh John Stuart Mill. Jika dilihat lebih lanjut, pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial sebenarnya dapat dibandingkan dengan teori kontrak sosial sebelumnya, versi Thomas Hobbes dan John Locke.

Kontrak Sosial versi Hobbes dibandingkan dengan Rousseau

Thomas Hobbes (1558-1676) menggambarkan keadaan yang kacau balau, ketika setiap manusia berperang dengan manusia lain. Menurut Hobbes, setiap manusia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki kekuasaan demi kekuasaan dan keinginannya hanya akan diberhentikan oleh ajal. Walaupun sebenarnya manusia juga berkeinginan untuk hidup damai dan rukun, namun tingkatannya masih kalah dari kekuasaan. Akibat pandangan Hobbes bagi hidup bermasyarakat dan bernegara diungkapkannya dengan keadaan alami (state of nature), suatu keadaan di mana fitrah dan tabiat manusia terdapat tanpa ada hambatan dan restriksi apapun. Dengan sendirinya, potensi perselisihan dan perang dengan kekerasan sekalipun akan terjadi untuk mempertahankan kebebasannya, tentunya dengan menguasai akan lebih efektif. Wajar jika seperti itu, Hobbes melupakan pertimbangan akal budi manusia yang sebenarnya dapat mempengaruhi tindakan mereka.

Hobbes lantas memberi solusi berupa kontrak sosial dan manusia, yang selalu dihantui ketakutan, akan terdorong untuk melakukan perjanjian dengan memilih penguasa di antara mereka. Pihak-pihak yang berjanji menyerahkan kekuatan dan kekuasaannya kepada sang penguasa. Namun, menjadi masalah ketika sang penguasa tidak mengikatkan diri pada perjanjian, hal ini menyebabkan sang penguasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang absolut. Walaupun sang penguasa memiliki kekuasan absolut, menurut Hobbes seseorang dapat menentang jika sudah menyakiti secara jasmaniah.Teori Kontrak Sosial-nya menganut aliran pactum subyectionis.

Teori Kontrak Sosial Rousseau dan Hobbes sama-sama mengelompokkan manusia pada dua masa, pra-negara dan bernegara. Teori milik Rousseau yang menganut aliran pactum unionis, sangat berkebalikan dengan versi Hobbes dengan pactum subyectionis. Belum lagi nilai-nilai hewan pada diri manusia pada pemikiran Hobbes tidak berlaku pada Rousseau. Konsep penguasa pada pemikiran Hobbes yang tidak terikat janji berbeda dengan perjanjian yang mengikat semua pada pemikiran Rousseau. Penguasa versi Rousseau hanya sekedar “pelayan” dari kepentingan rakyat banyak, sedangkan menurut Hobbes sangat berkuasa.

Kontrak Sosial versi Locke dibandingkan dengan Rousseau

John Locke (1632-1704) bertentangan dengan Hobbes dalam hal ini. Tidak seperti pemikiran Hobbes yang memuat nilai-nilai hewan pada manusia, Locke menganggap adanya nilai kemanusiaan. Locke menganggap penguasa absolut yang notabene manusia biasa akan dapat terpengaruh sifat kotor manusia dan memperburuk kondisi. Oleh karena itu, solusi Locke adalah menyusun badan legislatif yang membuat hukum, badan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan federatif yang menyangkut dalam pembuatan perjanjian dan persekutuan. Sempat menyinggung tentang pentingnya pengadilan, namun Locke melupakan badan yudikatif begitu saja.

Kelemahan pemikiran Locke adalah berkurangnya peran pemerintah, mengingat eksekutif tergantung legislatif. Selain itu, penyuburan dinasti ekonomi menyebabkan si miskin tanpa milik tidak memiliki suara. Locke juga jauh mementingkan masalah mayoritas daripada minoritas.
Walaupun banyak kelemahan, pemikirannya sangat berpengaruh di negara-negara Barat, teorinya tentang pemisahan kekuasaan (separation of powers) dikembangkan oleh Montesquieu. Pemikiran Locke tentang Kontrak Sosial untuk selanjutnya diikuti oleh Rousseau, tentunya dengan perbedaan, seperti perbedaan mendasar Kontrak Sosial versi Locke dan Hobbes. Teori Kontrak Sosial-nya menganut aliran pactum unionis dan pactum subyectionis.

Jika ditilik, asal usul negara menurut Locke dan Rousseau hampir sama, yaitu kehidupan individu bebas dan sederajat. Teori Kontrak Sosial Rousseau dan Locke juga sama-sama mengelompokkan manusia pada dua masa, pra-negara dan bernegara. Keduanya juga memasukkan nilai kemanusiaan pada pemikirannya, tidak seperti Hobbes. Teori Kontrak Sosial Locke yang menganut kedua aliran, pactum unionis dan pactum subyectionis, bagi Rousseau cukup pactum unionis. Para penguasa menurut keduanya sama-sama berkurang kekuasaannya, tidak mutlak. Jika Locke mengenal keterwakilan rakyat, di mana legislatif merupakan amanah rakyat, tetapi Rousseau menginginkan rakyat sendiri dan ini bukan ide cemerlang untuk negara besar. Pemikiran Locke tentang kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan namun dapat saling mempengaruhi, Inggris menurutnya sebagai contoh terbaik, walaupun kenyataan berkata lain. Locke dan Rousseau sama-sama mengaburkan kekuasaan judikatif, namun pemikiran Locke memiliki rangka untuk dikembangkannya Trias Politika oleh Montesquieu.

Trias Politika dibandingkan dengan Kontrak Sosial Rousseau

Trias Politika (Tiga Pembagian Kekuasaan) adalah kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan kekuasaan judikatif yang mengadili pelanggaran. Doktrin Trias Politika pertama kali disinggung oleh John Locke, dan untuk selanjutnya diperjelas oleh Montesquieu (1689-1755). Locke pernah menyinggung tentang eksekutif dan legislatif, namun melupakan judikatif, walaupun ia tahu pentingnya pengadilan. Giliran pada taraf Montesquieu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers) .

Latar belakang dari Trias Politika yaitu untuk menjamin adanya kemerdekaan, dan ketiganya harus terpisah-pisah dikarenakan jika:

· Eksekutif + Legislatif = Tidak akan terjadi kemerdekaan.
· Judikatif + Eksekutif + Legislatif = Tidak akan terjadi kemerdekaan.
· Judikatif + Legislatif = Kehidupan dan kemerdekaan negara dikuasai pengawasan suka-hati, hakim juga membuat undang-undang.
· Judikatif + Eksekutif = Hakim akan sangat keras dan menindas.

Legislatif pada Trias Politika harus terletak pada seluruh rakyat, dilakukan dengan perwakilan rakyat. Perwakilan bangsawan, Montesquieu juga bangsawan, terdiri dari dua kekuasaan, yaitu eksekutif dan judikatif. Kebebasan kekuasaan judikatif yang ditekankan Montesquieu di sinilah letak kemerdekaan individu dan hak azasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Berbeda dengan Locke yang memasukkan judikatif pada eksekutif, Montesquieu, sebagai seorang hakim, menganggap eksekutif dan judikatif adalah berbeda.

Doktrin Trias Politika Montesquieu banyak mempengaruhi orang Amerika saat undang-undangnya dirumuskan, sehingga Amerika dianggap mencerminkan Trias Politika dalam konsep aslinya. Misalnya, presiden Amerika tidak dapat dijatuhkan Congress, dan sebaliknya. Presiden dan menteri dilarang merangkap sebagai anggota Congress, serta presiden tidak diperkenankan membimbing Congress. Mahkamah Agung berkedudukan bebas, sekali diangkat presiden, selanjutnya tergantung kelakuannya.

Jika Kontrak Sosial Rousseau dibandingkan dengan Trias Politika maka akan terdapat banyak perbedaan. Mengingat Trias Politika Montesquieu melanjutkan pemikiran John Locke, bukan Rousseau. Pemikiran Locke dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif serta juga menganut keterwakilan rakyat inilah yang dimaksud. Rousseau dengan demokrasi absolutnya, berpikiran masyarakat seluruhnya sebagai pemegang kekuasaan yang sama dengan penguasanya. Kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat tergantung pada rakyat. Padahal, pemikiran Trias Politika versi Montesquieu ini memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan judikatif, khususnya dengan penyempurnaan segi judikatif. Tidak seperti Rousseau yang berpikiran kekuasaan rakyat mendominasi, Montesquieu menganggap kekuasaan harus dipisah dan tidak pada orang yang sama. Namun hal ini juga beresiko dominasi oleh tiap kekuasaan, oleh karena itulah ada checks and balance.

Checks and Balance dibandingkan dengan Kontrak Sosial Rousseau

Amerika dianggap mencerminkan dipengaruhi doktrin Trias Politika Montesquieu dalam konsep aslinya. Walaupun ketiganya sudah dipisah sesempurna mungkin, namun para penyusun UUD Amerika Serikat masih menganggap perlunya menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas. Oleh karena itu, solusi yang diambil Amerika Serikat adalah pengadaan sistem checks and balance (pengawasan dan keseimbangan) di mana setiap kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lainnya.

Dalam rangka checks and balance ini karakteristik Trias Politika Amerika Serikat berubah menjadi:

  • Presiden diberi wewenang memveto rancangan undang-undang yang telah diterima Congress, namun veto dapat dibatalkan Congress dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis.
  • Mahkamah Agung mengecek badan eksekutif dan legislatif melalui judicial review (hak uji).
  • Hakim Agung yang diangkat badan eksekutif dapat dibatalkan Congress jika terkena masalah kriminal.
  • Presiden juga dapat di-impeach oleh Congress.
  • Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional dianggap sah jika Senat mendukungnya.
  • Pengangkatan jabatan-jabatan yang termasuk wewenang Presiden perlu persetujuan Senat.
  • Pernyataan perang hanya boleh diselenggarkan Congress.

Jadi, sistem checks and balance ini mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara lebih efektif. Keanehan di Inggris, menurut Montesquieu yang merupakan suri-teladan dari Trias Politika sama sekali tidak ada pemisahan kekuasaan. Selain itu, negara berbasis komunis secara tegas menolak Trias Politika.

Mengamati dari beberapa negara yang menganut Trias Politika ada kesulitan dalam praktek penafsirannya. Ada kecenderungan untuk menafsirkan Trias Politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (division of powers) yang diartikan hanya fungsi pokok yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (distinct hands), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.
Jika pemikiran Rousseau dibandingkan dengan Trias Politika yang sudah menganut checks and balance jelas berbeda. Pertama, Trias Politika Montesquieu menganut pemikiran Locke, yang agak berbeda dengan Rousseau. Kedua, checks and balance adalah pengembangan dari Trias Politika Montesquieu. Namun, pemikiran Rousseau, dengan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, musyawarah rakyat, merupakan landasan demokrasi modern yang juga dipertimbangkan.

Kesimpulan

Pemikiran J.J. Rousseau adalah pemikiran yang cukup berbeda dengan pemikiran Hobbes dan Locke. Namun, dapat dikatakan jika Rousseau berusaha mencari konsep negara yang baik menurutnya. Hal itu mungkin dapat dihubung-hubungkan dengan kepribadiannya yang unik. Pemikiran Rousseau juga bukan merupakan dasar dari Trias Politika Montesquieu dan checks and balance. Namun, pemikiran Rousseau, campur tangan masyarakat pada negara, dapat dikatakan cukup dipertimbangkan dalam tatanan demokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Rousseau, Jean-Jacques. 1762. The Social Contract and The Discourses. Terjemahan oleh G. D. H. Cole. 1993. London: David Campbell Publishers Ltd.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Noer, Deliar. 1982. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Jakarta: C.V. Rajawali.
Henslin, James M.. 2006. Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. Terjemahan oleh Kamanto Sunarto. 2007. Jakarta: Erlangga.
Rauf, Maswadi. 2000. Konsensus Politik : Sebuah Penjagaan Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
Chilcote, Ronald H.. 2003. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Read More …


Manusia adalah pembuat jaring bagi dirinya sendiri.
Kalimat ini mungkin tidak dapat diartikan secara langsung. Jaring yang dimaksudkan bukanlah jaring dalam arti konkret, apalagi jaringnya Spiderman. Jaring ini adalah norma dan nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dibangun oleh manusia. Semakin manusia membuat aturan, maka semakin pula manusia terperangkap ke dalam jaring yang telah dibuatnya sendiri. Singkatnya, pembuat aturan juga terikat dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Aturan sendiri pada awalnya dibuat dengan tujuan menghindari kaum barbar yang untuk memperoleh kekuasaan hanya dengan kekuatan dan kekerasan.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN PLATO

Bermula dari ketidakberhasilan Plato menyadarkan seorang penguasa yang tidak adil dan pemerintahan tirani, ia menulis kitab yang mengajak untuk melihat kenyataan. Salah satu dari kitab tersebut adalah kitab Hukum (Nomoi), yang menempatkan penguasa sebagai pengemban dan penjaga hukum itu sendiri. Hukum dilihatnya selain untuk menangani segala segi hidup, juga untuk mendidik masyarakat akan kesadaran bersama. Oleh karena itu, ia menolak penguasa yang absolut dan penguasa juga harus mematuhi hukum yang dibuat serta mempertimbangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Dapat disimpulkan bahwa Plato selain mewajibkan rakyat untuk sadar hukum, juga mewajibkan para penguasa untuk mematuhi jaring yang dibuatnya.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN ARISTOTELES

Manusia memang diberi kepandaian, hal ini menurut Aristoteles hendaknya digunakan untuk membahas berbagai permasalahan hidup yang dialami. Hasil pembahasan inilah yang disebut hukum. Ia menyebutkan fungsi negara antara lain fungsi pembahasan, administratif, dan pengadilan harus diikuti warga negara. Masalah yang menyangkut seseorang harus dibicarakan juga oleh orang itu.
Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus berada di atas segalanya. Sama seperti pemikiran Plato, penguasa pun harus tunduk dan patuh dengan hukum. Penguasa adalah warga negara yang terpilih, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, hukum menempatkan seluruh warga negara beserta penguasanya pada jaring-jaring.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN NICCOLO MACHIAVELLI

Buku Machiavelli yang berjudul Il Principe atau The Prince berisi tentang dibutuhkannya penguasa (prince) yang menggunakan kekerasan dalam memimpin negara. Penguasa itu selain dapat menjadi “singa” dengan kekuatan dan tangan besinya, di lain waktu dapat menjadi “kancil” dengan kecerdikannya dan dapat mengelabui rakyatnya. Karena menurutnya, negaranya, Itali, yang saat itu berisi rakyat-rakyat korup hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang tersebut di atas. Apalagi, negaranya dengan keadaan seperti itu menjadi rawan akan kekuasaan luar.
Tujuan dari Machiavelli itu sebenarnya untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan kebebasan. Menurutnya semua itu hanya dapat dicapai dengan cara hukum, sebagai cara pertama dan kekerasan sebagai cara terakhir yang biasanya untuk para rakyat korup itu. Ia mengakui bahwa cara kekerasan sebenarnya hanya untuk hewan.
Pemikiran Machiavelli ini juga berarti hukum harus dijunjung tinggi. Namun, karena negara penuh rakyat korup, kekerasan menjadi solusi. Buktinya ia mencontohkan pada negara republik yang menurutnya rakyatnya tidak korup tidak diperlukan kekerasan seperti di negaranya.

KONSEP JARING MENURUT PEMIKIRAN THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU

Menanggapi kekacauan yang ditimbulkan nafsu manusia dalam merebutkan kekuasaan, kontrak sosial adalah solusi Hobbes. Manusia melakukan perjanjian dengan memilih penguasa di antara mereka dan menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada sang penguasa. Namun, sang penguasa yang tidak mengikatkan diri pada perjanjian menyebabkan sang penguasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang absolut. Walaupun sang penguasa memiliki kekuasan absolut, menurut Hobbes seseorang dapat menentang jika sudah menyakiti secara jasmaniah. Di sini, rakyat yang berjanji dan tentunya membuat jaring bernama “kontrak sosial” dituntut untuk mematuhi jaring yang mereka buat sendiri. Namun, penguasa di sini tidak terikat oleh jaring itu. Namun, dimungkinkan jika penguasa terus menerus melalaikan jaring itu, rakyat akan memberi “hukuman” kepada penguasa, semisal pemberontakan.
Pemikiran Locke hampir seperti Hobbes yang terdapat kekacauan pada awalnya dan dapat diselesaikan dengan kontrak sosial. Tiap orang menyerahkan kekuasaanya kepada masyarakat dan untuk melanjutkan kontrak sosial itu dibuatlah hukum untuk menindak pelanggaran. Locke, yang menolak penguasa yang absolut, menyusun pemisahan kekuasaan (separation of powers). Kekuasaan itu terdiri dari badan legislatif yang membuat hukum, badan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan federatif yang menyangkut dalam pembuatan perjanjian dan persekutuan. Di sini kekuasaan tertinggi masih di tangan rakyat, penguasa hanya sebagai lanjutan dari rakyat. Dikarenakan sudah terdapat hukum dan penguasa tergantung rakyat, maka semuanya harus tunduk pada hukum atau jaring yang telah disepakati bersama.
Pemikiran J.J Rousseau juga memiliki persamaan dengan Hobbes dan Locke menyangkut kontrak sosial. Namun, versi Locke yang paling kentara. Dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang lebih tergantung oleh rakyat, maka kekuatan rakyat sangat kuat. Oleh karena itu, hukum atau jaring harus dipatuhi penguasa, selain rakyat sendiri.

Jika mempelajari tentang jaring yang dimaksudkan di atas, maka pembelajaran juga akan membawa kepada The Discourse Paradigm (Pendekatan tentang paradigma). Terdapat 3 model paradigma dalam mencirikhaskan dan mengamati ilmu sosial, antara lain:

Melihat ilmu sosial dari institusi-institusi masyarakat

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang norma dan nilai pada masyarakat. Norma dan nilai yang dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh suatu masyarakat. Norma dan nilai yang tertulis ini dimaksudkan hukum atau undang-undang yang secara resmi dibuat oleh institusi yang berhak dan bagi pelanggarnya akan mendapat hukuman yang ditetapkan melalui proses persidangan. Sedangkan norma yang tidak tertulis dimaksudkan norma dan nilai yang dianut dan dipercayai masyarakat dengan hukuman bagi pelanggar berupa sanksi sosial. Contoh dari paradigma ini antara lain:

KUA adalah jaring-jaring masyarakat, dikarenakan jika pria dan wanita tidak dapat menunjukkan kartu nikah tidur bersama di sebuah kamar hotel, maka mereka akan diamankan. Jaring ini berlaku untuk semuanya, termasuk pegawai KUA sendiri jika nekat melanggar.
Kepolisian mewajibkan para pengendara sepeda motor dilengkapi dua spion. Jika seorang pengendara tidak mematuhi, apalagi ketika pemeriksaan, maka STNK-nya akan disita dan ia harus berurusan dengan pengadilan. Peraturan ini juga secara tidak langsung mewajibkan para polisi untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dengan mematuhinya. Jika seorang polisi tidak mematuhi, maka ia juga harus ditindak, namun hal ini hanya terjadi jika tidak ada unsur KKN.

Melihat ilmu sosial dari perilaku sosial

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dapat mempengaruhi jaring-jaring yang ada. Ada kalanya perilaku masyarakat menyebabkan mulai terlepasnya jaring-jaring itu. Namun, jaring-jaring itu masih ada walau berkurang. Contoh dari paradigma ini antara lain:

Di masyarakat Eropa, perilaku masyarakatnya yang menjunjung tinggi kebebasan dalam segala hal. Dalam hal nikah, tidak ada pencatatan pernikahan, jadi cenderung seks bebas. Namun, masalah anak dicatat, dan ada pilihan bagi sang ibu jika memiliki anak (entah siapa ayahnya) yaitu memilih mencantumkan nama ayahnya atau tidak. Sebagai single parent bukanlah akhir dari hidup bagi ibu itu, karena negara menjamin semua warganya.

Melihat ilmu sosial dari SITUASI sosial

Maksud dari model paradigma ini adalah mengamati ilmu sosial dari sudut pandang interaksi antar individu dan instansi-instansinya. Ada atau tidaknya interaksi antar individu mempengaruhi jaring-jaring yang ada. Jika tidak ada interaksi sama sekali maka jaring hilang sama sekali. Contoh dari paradigma ini antara lain:

Jika seseorang berada di kamarnya sendiri dan di sana tidak ada orang sama sekali, serta jauh dari keramaian, maka di sana ia “boleh” bertindak sesuka hati. Tindakan semisal minum alkohol, merokok, nonton film biru, gulung-gulung, atau telanjang sekalipun tidak ada yang melarang. Namun, jika di luar kamar itu ia melakukan hal yang sama, sanksi hukum maupun sosial akan menunggunya.

Daftar Pustaka

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Rousseau, Jean-Jacques. 1762. The Social Contract and The Discourses. Terjemahan oleh G. D. H. Cole. 1993. London: David Campbell Publishers Ltd.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Noer, Deliar. 1982. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Jakarta: C.V. Rajawali.
Henslin, James M.. 2006. Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. Terjemahan oleh Kamanto Sunarto. 2007. Jakarta: Erlangga.
Rauf, Maswadi. 2000. Konsensus Politik : Sebuah Penjagaan Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
Chilcote, Ronald H.. 2003. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Boliver, Vikki. 2007. “Sociology of Industrial Society”. (online) http://weblearn.ox.ac.uk/site/users (diakses tanggal 10 Juni 2009).
Read More …


Michel Foucault sering diasosiasikan dengan strukturalisme, walaupun kemudian ia sendiri menjauh dari strukturalisme. Strukturalisme adalah suatu pendekatan ilmu pengetahuan manusia yang berusaha menganalisa bidang tertentu sebagai sebuah sistem yang kompleks dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ia juga seperti beraliran post-structuralist and post-modernist, namun ia tidak mengakui tersebut. Sebagai salah seorang filsuf, Foucault dikenal dengan berbagai pemikirannya yang cukup kontroversial. Keunikan dari filsuf yang banyak bekerja dalam ranah sejarah ini adalah tema-tema yang ia pilih, mulai dari sejarah kegilaan, sejarah penjara, rumah sakit, hingga sejarah seksualitas.

Ia termasuk critical philosophy, filsuf yang sering telibat dalam proyek mempertanyakan ilmu-ilmu yang telah diterima saat itu, salah satunya ilmu sosial. Contoh yang menggambarkan pemikiran kritisnya adalah buku pertamanya, The History of Madness in the Classical Age (1961). Buku ini sebenarnya digunakannya untuk pembelajaran psikologi dan untuk pekerjaannya di sebuah rumah sakit di Paris. Buku ini mengkritik akan kemunafikan psikiatri modern. Singkatnya, Foucault berpendapat bahwa apa yang disajikan sebagai tujuan, penemuan ilmiah yang tidak terbantahkan bahwa kegilaan adalah penyakit mental, sebenarnya adalah produk dari komitmen sosial dan etika yang nyata-nyata diragukan.
Buku selanjutnya, The Birth of the Clinic (1963) sebagai kritik akan pengobatan klinis modern. Ia menyusuri sejarah pekerjaan medis. Lembaga yang kecil dan terbatas, seperti rumah sakit, namun menurutnya mampu menaklukan ruang sosial yang luas.
Buku Foucault yang berhudul The Order of Things (1966) meneliti sejarah ilmu pengetahuan untuk mempelajari bagaimana struktur dari wilayah cakupan ilmu pengetahuan membentuk cara orang-orang berpikir dan mengetahui. Buku ini cukup kontroversial untuk menyerang secara filosofis terhadap phenomenology dan marxisme dikarenakan kekompleksannya dan kritik bernuansa terhadap ilmu sosial.
The Archaeology of Knowledge (1969), berisi sebuah metode pendekatan historis. Buku ini merupakan refleksinya atas tiga buku sebelumnya, yakni The History of Madness in the Classical Age, The Birth of the Clinic, dan The Order of Things. Buku ini berusaha memberikan pertanggungjawaban metodologis atas analisis arkeologis yang digunakan dalam tiga buku tersebut.
Foucault kembali dengan serangan penuh terhadap kritik sosial dalam Discipline and Punish : History of The Prison (1977). Buku ini menandai transisi komentar apa yang secara umum dicirikan sebagai periode Foucault's genealogical, kontras dengan sebelumnya "periode arkeologi. Setelah membandingkan masyarakat modern dengan desain penjara bundar yang membuat penjaga penjara lebih mudah mengawasi para napi, Foucault beranggapan "visibilitas adalah perangkap". Ia melalui visibilitas ini pula menganggap bahwa masyarakat modern selalu berlatih mengendalikan sistem kekuasaan dan pengetahuan (istilah Foucault yang diyakini terhubung fundamentalis dalam satu konsep yg ditulis dengan tanda "kuasa-pengetahuan"). Peningkatan visibilitas juga berujung pada kekuatan pada setiap individu, terlihat dari kemungkinan bagi institusi untuk mengawasi setiap individu selama hidupnya.
Sebelum kematian Foucault pada 1984, tiga bagian The History of Sexuality di terbitkan. Kematiannya menyebabkan buku ini tidak terselesaikan hingga bagian terakhir, bagian empat. Seksualitas merupakan salah satu tema besar yang paling banyak didiskusikan Foucault.
Dalam buku bagian pertama, secara luas Foucault menjelaskan bahwa “Seksualitas” menurutnya adalah nama yang terbentuk secara historis; bukan realitas alamiah yang susah dipahami, melainkan adalah sebuah jaringan besar yang didalamnya terdapat stimulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan resistensi, yang saling berkaitan satu sama lain. (Foucault, 1998: 105-6). Foucault, pada dua bagian selanjutnya merambah analisisnya tentang pemerintahan yang meluas terhadap teknik dan prosedur yang dirancang untuk mengarahkan perilaku manusia.

Daftar Pustaka

Tom Campbell. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Rahyono. 1998. Teori Sosial dan Politik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2008). “Michael Foucault”. From http://plato.stanford.edu/entries/ foucault /. Diakses pada tanggal 12 April 2009, pukul 08:08.
Florence, Maurice. (1984). “Michael Foucault-Maurice Florence Autobiography”. From http://cwkoopman.googlepages.com/Foucault_MFlorence_Autobiography.pdf. Diakses pada tanggal 12 April 2009, pukul 08:28.
Mushthafa, M. (2002). “Mengurai Perselingkuhan Sejarah Ide”. From http://rindupulang.blogspot.com/2002/08/mengurai-perselingkuhan-sejarah-ide.html. Diakses pada tanggal 12 April 2009, pukul 09:36.
Read More …

Pemikiran Aristoteles berdasarkan penyelidikan terhadap pemerintah saat itu, mulai dari Kreta, Kartago, Sparto, dan Athena. Pemikirannya juga dipengaruhi beberapa tulisan ilmuwan saat itu, Phalaes, Hippodamus, dan gurunya, Plato.

....

Filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Walaupun sama-sama seorang idealis, ia lebih memusatkan diri daripada Plato. Pengertian naturalistis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki pengada-pengada masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan-kepercayaan teologis.

Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu dan khas, khususnya rasio dan tuturan. Tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan, manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya. Memiliki nafsu yang bermacam-macam, salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual.

Namun, permasalahannya, pengejaran nafsu tersebut, yang juga dapat diartikan kenikmatan, kebanggan, prestasi, tujuan, atau kekuasaan, sering tidak terkontrol, dapat dikarenakan faktor keserakahan manusia juga. Menurut Aristoteles, pada awalnya manusia selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dan nafsu tadi dapat menyebabkan berubah jahat.
Piolis, adalah istilah Aristoteles untuk mengartikan komunitas sipil yang ia yakini sebagai latar sosial kodrati dari manusia. Aristoteles juga membuat istilah untuk kelompok sosial, bernama koininia, yang meliputi segala macam komunitas di mana pada taraf tertentu terjadi interaksi. Oikos, atau rumah tangga adalah jenis komunitas paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia. Karena kebutuhan, perkembangan sosial secara alami menuju sebuah desa dan selanjutnya polis. Selain mengatasi serangan dari luar, polis juga dibentuk untuk kesejahteraan bersama. Menurutnya juga, polis yang ideal adalah sebuah komunitas orang-orang yang sama kedudukannya, yang mengarah pada kebaikan yang sebaik mungkin.
Sebagai murid dari Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara praktis, seperti ada kekuatan kompleks mempengaruhi kehidupan , ia mengajarkan bahwa pembawaan manusia mengarahkan manusia untuk berkehidupan politik dan bernegara, adanya lambang kodrat yang perlu pengembangan dan daya pemenuhan kebutuhan serta kehendak kodrat manusia. Pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan metode induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik, seperti di bawah ini:

a. Monarki (kerajaan), diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani.
b. Aristokrasi, diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja.
c. Polity, diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya, mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi.
Sedangkan, menurut Aristoteles, sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang over. Baginya, tidak ada sistem politik terbaik, maka diperlukan adanya konstitusi. Selain berpikiran pentingnya suatu keadilan dalam suatu negara, Aristoteles juga berpikir bahwa hukum yang dapat dipaksakan diperlukan untuk memupuk persahabatan. Negara terbaik bagi Aristoteles adalah negara di mana tiap warganya sejauh mungkin turut serta dalam kehidupan politik atau negara.

Daftar Pustaka

Tom Campbell. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Rahyono. 1998. Teori Sosial dan Politik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2002). “Aristotle's Political Theory”. From http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/. Diakses pada tanggal 12 April 2009, pukul 01:20.
Read More …

Machiavelli adalah seorang realis, seseorang yang berpikiran bahwa kita harus menerima dan berurusan dengan dunia sesuai hakekatnya. Pahamnya bertentangan dengan pandangan idealis milik Plato, dikarenakan manusia adalah brutal, egois, dan berubah-ubah.

....

Buku Machiavelli yang berjudul Il Principe atau The Prince menguraikan tentang Machiavelli saat melihat negaranya menghadapi krisis, walaupun kuat secara budaya namun menolak penggunaan kekuatan menjadikan negara tersebut rentan akan kekuatan luar. Dengan pemikiran realisnya, Machiavelli berpendapat cara untuk mengusir musuh dan mengembalikan ketentraman dan kestabilan tidak memerlukan seorang raja filsuf, melainkan “Prince”, seorang pemimpin yang tahu cara memimpin.

Namun menurut Machiavelli, seorang pemimpin harus menggunakan kebohongan, tekanan, kecurangan, dan berbagai cara jahat untuk mencapai yang diinginkan. Menurutnya, jika pemimpin semakin ditakuti oleh masyarakatnya maka itu semakin baik. Pemimpin jangan sampai mudah mempercayai masyarakatnya, karena ia beranggapan bahwa manusia akan berkhianat jika dipercayai.

Penjelasan di atas memperjelas mengapa Machiavellian Realism, paham milik Machiavelli diasosiasikan sebagai hal buruk, bahkan jahat. Paham ini tidak berperikemanusiaan juga pragmatis.

Buku lain, The Discourse on the First Ten Books of Titus Livy, kurang lebih berisi pemikiran Machiavelli tentang sistem republik. Termasuk di dalamnya terdapat konsep checks and balance, sistem republik olehnya dianggap jauh lebih kuat daripada sistem kerajaan.

Daftar Pustaka

Tom Campbell. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Rahyono. 1998. Teori Sosial dan Politik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2005). “Niccolò Machiavelli”. From http://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 20:59.
Machiavelli, Niccolò. (1532). “Life of Niccolò Machiavelli” - The Historical, Political, and Diplomatic Writings, vol. 1 (Life of Machiavelli, History of Florence). From http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=774&chapter=75805&layout=html&Itemid=27. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 21:07.
Erb, Scott. (2005). “Machiavelli and Power Politics”. http://hua.umf.maine.edu/Reading_Revolutions/Machiavelli.html. . Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 21:10.
Williamson, Joshua. (2008). “Machiavelli’s Moral Perspective on Power”. From http://d.scribd.com/docs/7jxrhqqhwmqhg2794l9.pdf. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 21:15.
Rahe, Paul A. (2009). “Against Throne and Altar: Machiavelli and Political Theory Under the English Republic”. From www.scribd.com/doc/10466689/Machiavelli-and-Political-Theory-Under-the-English-Republic. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 21:30.
Machiavelli, Niccolò. (2006a). “History of Florence and of The Affairs of Italy”. From http://www.gutenberg.org/files/2464/2464-8.zip. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 21:33.
Machiavelli, Niccolò. (2006b). “The Prince”. From http://www.gutenberg.org/files/1232/. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 22:14.
Machiavelli, Niccolò. (2004). “Discourses on the First Decade of Titus Livius”. From http://www.gutenberg.org/files/10827/10827-8.zip. Diakses pada tanggal 11 April 2009, pukul 23:53.


Read More …

Definisi Komunisme

Komunis bermula dari ajaran Marxisme (oleh Karl Marx dan Friedrich Engels). Secara sederhana marxisme diartikan sebagai paham kebendaan (materialisme).

.....

Ajaran ini tidak mempercayai Tuhan (atheis),melainkan percaya dan menerima segala sesuatu yang wujudnya benda. Selanjutnya, marxisme berkembang menjadi komunisme,yaitu paham tentang masyarakat ideal yang sama rata sama rasa....

Sejarah Komunisme

Bermula pada abad ke-19 di Eropa, kemajuan industri malah menimbulkan kesengsaraan kaum buruh. Keadaan tersebut ternyata menggugah para cendekiawan untuk mencari solusi walau pada awalnya masih terkesan hanya angan-angan belaka. Pada akhirnya, Karl Marx menemukan paham yang disebut marxisme. Walaupun berasal dari Jerman, tetapi ia diusir dan menetap di Inggris. Marx berpendapat tidak adanya keadilan ketika orang kaya menindas orang miskin.

Oleh karena itu perlu diciptakan masyarakat adil sama rata sama rasa.Dengan dibantu Friedrich Engels, Marx berhasil menerbitkan karangan-karangan yang menjadi landasan komunisme, diantaranya yang paling terkenal adalah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Selanjutnyam, Marxisme yang berkembang menjadi komunisme diterapkan pada abad ke-20 di Uni Soviet oleh Vladimir Lenin (masa jabatan 1917-1924), dan disebut marxisme-leninisme. Cukup sukses diterapkan oleh Lenin, marxisme-leninisme dilanjutkan dengan sedikit pengembangan oleh pemimpin-pemimpin Uni Soviet setelahnya, Stalin, Kruschev. Stalin (masa jabatan1924-1953) memerintah dengan tangan besi dan lebih kejam dari Lenin. Komunisme juga melebarkan sayap ke Cina oleh jasa Mao Dze Dong dan dikenal dengan Maoisme. Bermula ketika revolusi ketiga (1949) di Cina, Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa, komunisme semakin semakin subur di Cina. Komunisme yang semula teori ekonomi lalu masuk ke dalam sistem masyarakat, menjadi ideologi, dan anti agama.

Komunisme juga pernah singgah di Indonesia sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia). Nama PKI baru dipakai pada 1920, sebelumnya bernama ISDV (Indische Sociaal Demokratische Vereeniging) dan didirikan oleh Sneevliet, Brandsteder, Dekker (dari Belanda), dan Semaun (pribumi). Revolusi 1917 di Uni Soviet menyebabkan masyarakat Indonesia mulai memperhatikan aliran komunis. Apalagi ketika Partai Komunis Rusia mengeluarkan manifest: “Pembebasan Negara-negara yang terjajah hanya dapat tercapai dengan pembebasan kaum buruh di Eropah”. PKI kebanyakan hanya bergerak di bawah tanah, namun setelah Indonesia keluar dari PBB pada 1965 dan kedekatan Indonesia-RRC, maka PKI mendapat tempat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berkeinginan menjadikan Indonesia Negara komunis, PKI merasa TNI AD menjadi halangan. Pada 30 September 1965, PKI melakukan aksi yang terkenal dengan G30S dan berhasil membunuh delapan orang AD. Semakin berbahayanya PKI membuat pemerintah turun tangan dalam penangkapan DN Aidit dan pemberantasan PKI hingga komunisme di Indonesia tinggal sejarah.

Karakteristik Sistem Pemerintahan Komunisme
  • Diktator proletariat
  • Tidak mengakui hak milik pribadi
  • Partai tunggal, partai komunis
  • Oposisi dimusnahkan hingga akar-akarnya
  • Kekerasan dipandang sebagai alat sah untuk mencapai komunisme
  • Gagasan monisme, menolak golongan-golongan di masyarakat karena merupakan tanda perpecahan
  • Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, negara seolah-olah dilenyapkan
  • Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif sedikit undang-undang publik yang diumumkan
Daftar Pustaka

Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. Sistim Pemerintahan Demokrasi. Jakarta: Eresco
Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Mas’oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 1993. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Sukarna. 1981. Demokrasi Versus Kediktatoran. Bandung: Alumni
Tirtoprodjo, Susanto. 1961. Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Pembangunan Jakarta.


Read More …